cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
+6282111929912
Journal Mail Official
jurnal.bpk@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gatot Subroto Kav 31 Jakarta Pusat 10210
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara
ISSN : 24603937     EISSN : 2549452X     DOI : 10.28986/jtaken
Core Subject : Economy, Social,
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara with registered number ISSN 2460-3937 (print), ISSN 2549-452X (online) is a scientific journal published by Directorate of Research and Development, The Audit Board of Republic of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan RI). This journal was first published in 2015 and associated with Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).Each submitted article will be reviewed by at least two reviewers. This journal publishes two numbers in one volume each year, with 5 articles in each number. This journal has been accredited by the Directorate General for Research Strengthening and Development, the Ministry of Research, Technology, and Higher Education, Republic of Indonesia (Peringkat 2) since year 2016 to 2020 according to the decree No. 21/E/KPT/2018.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue " 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 2 Desember 2015" : 6 Documents clear
ENHANCING BPK RI’S AUDIT DESIGN FOR PEOPLE’S WELFARE: A PRACTICAL APPROACH Suartama, I Kadek; Nurdin, Syamsul; Susilo, Fakhridho SBP
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 2 Desember 2015
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1214.034 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v1i2.25

Abstract

The 2016-2020 Strategic Plan of BPK RI necessitates audits to be conducted to advance people’s welfare at the greatest extent possible as a reflection of growing maturity of BPK RI as an accountability organization. This would require BPK RI to be able to examine and evaluate whether government’s development programs under RPJMN have achieved the desired outcomes or impact of increasing people’s welfare. This paper aimed to find a practical approach to enhance BPK RI’s audit design in order to be able to contribute to the optimization of people’s welfare as required under the new vision of Renstra 2016- 2020. The authors use their experience on the recent formulation of ‘BPK RI’s Audit Policy 2016- 2020’ (Kebijakan Pemeriksaan 2016-2020), in which the authors are actively involved. The authors also use reviews of existing audit design and study on relevant theoretical and academic literatures that provide the overarching study framework. The study concluded that BPK audits should be designed toward national development programs in RPJMN 2015-2019 which correlate directly with or possessing great leverage in the achievement of welfare indicators. AbstrakRenstra BPK 2016-2020 mensyaratkan pemeriksaan-pemeriksaan BPK dilaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mendorong terwujudnya pembangunan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagai refleksi dari peningkatan kematangan BPK. Pemeriksaan BPK diharapkan mampu menilai dan mengevaluasi apakah program-program pembangunan yang didesain atau ditetapkan dalam RPJMN telah mencapai outcome maupun dampak yang diinginkan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Studi ini bertujuan untuk mencari pendekatan praktis untuk memperkuat desain audit BPK agar dapat berperan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti yang disyaratkan dalam Rentstra 2016-2020. Penulis menggunakan pengalaman profesional dalam membangun formula Kebijakan Pemeriksaan BPK 2016-2020, dimana penulis terlibat aktif dalam penyusunannya. Selain itu penulis juga menggunakan reviu atas desain audit yang ada saat ini serta studi literatur dalam sebagai bahan analisa studi. Hasil studi menyimpulkan bahwa pemeriksaan BPK seharusnya di desain untuk sesuai dengan RPJMN2015-2019 yang berhubungan langsung dengan indikator kesejahteraan. 
STRATEGI PERSUASI NILAI-NILAI ANTIKORUPSI TERHADAP REMAJA DALAM FILM BERJUDUL “CERITA KAMI” Sulistyorini, Ni Luh Made Dwiningtyas
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 2 Desember 2015
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (495.889 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v1i2.26

Abstract

This research was conducted to evaluate the suitability of persuasion strategies from film producer and audience opinion that aim to deliver anticorruption values to adolescent segment in education field through a film of “Cerita Kami”. Persuasion strategies in this film were analyzed by persuasion theory of Elaboration Likelihood Model (ELM). This theory states that there are two routes in every individual to process information, which are central and peripheral routes. Persuasions delivered through central route covers motivation and ability of audience, while peripheral route is consisted of six techniques of Robert Cialdini’s persuasion which are reciprocation, commitment and consistency, social proof, authority, and scarcity. The study implemented post positivism paradigm with qualitative method through in-depth interviews and implementation of focus group discussion to film viewers from high school and college students in Jabodetabek area. The results showed that elements of persuasion in a movie that shown continually in clear and complete performances using both central and peripherals routes were proved to be well accepted by adolescent audience. Persuasion delivered through a peripheral route will support persuasion given through a central route. Both had significant roles to influence critical thinking and emotional aspects of adolescent audience to deliver values of anticorruption. AbstrakPenelitian ini bertujuan mengetahui kesesuaian strategi persuasi dari sisi produsen dengan pendapat konsumen remaja terhadap strategi tersebut, yang bertujuan menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada remaja di lingkungan pendidikan melalui media film edukasi berjudul “Cerita Kami”. Strategi persuasi yang dilakukan oleh produsen dan penerimaan oleh konsumen menggunakan teori persuasi Elaboration Likelihood Model (ELM). Teori ini menjelaskan dua jalur persuasi dalam diri individu ketika memproses informasi yang diterima, yaitu melalui jalur sentral dan jalur periferal. Persuasi melalui jalur sentral menyentuh unsur motivasi dan kemampuan remaja, sedangkan jalur periferal disentuh melalui enam teknik persuasi Robert B. Cialdini yang meliputi unsur reciprocation (timbal balik), commitment and consistency (komitmen dan konsistensi), social proof (bukti sosial), liking (kesenangan), authority (otoritas/ kekuasaan), dan scarcity (kelangkaan/keterbatasan). Penelitian dilakukan dengan menggunakan paradigma post-positivis dengan pendekatan kualitatif, melalu wawancara mendalam kepada para narasumber dari tim produsen film serta focus group discussion dengan para penonton remaja di tingkat SMK dan Universitas di wilayah Jabodetabek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur persuasi dalam film yang ditampilkan secara jelas, lengkap dan saling berkesinambungan melalui jalur sentral dan periferal, terbukti dapat ditangkap khalayak remaja secara baik sesuai dengan keinginan produsen film. Persuasi melalui jalur periferal berperan mendukung persuasi yang diberikan melalui jalur sentral dengan menyentuh aspek pemikiran kritis maupun emosional khalayak remaja dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi.
DEVELOPING ETHICAL BEHAVIOURS AT BPK THROUGH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACTICES Syukur, Yusuf Setiawan
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 2 Desember 2015
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (472.008 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v1i2.27

Abstract

According to the 1945 Constitution, the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) has an important role in fostering good governance and combating corruption in Indonesia’s public sector through its audit works. To be successful, BPK must implement and enforce ethical behaviours within the organisation. There are laws and regulations (e.g., civil servants’ code of ethics and employee discipline) and systems, policies, and practices set up by authorities at BPK (e.g., BPK’s code of ethics, whistle-blowing procedure, the Honourary Council of BPK’s Code of Ethics (MKKE), and ethics training) that regulate and influence behaviours of employees and members of the board. When reviewing literature, this paper attempts to understand the antecedents of ethical/unethical behaviours in organisations and look for best practices (including human resource management practices) in developing ethical behaviours in organisations. It turns out that the ethical frameworks within BPK have a strong theoretical support. Despite the strong theoretical support from the literature, this study attempts to identify gaps between the best practices and ethical frameworks within BPK. In response to the gaps, this study attempts to offer recommendations so as to close the gaps and improve the ethical frameworks within BPK. In the end, this study produces seventeen recommendations. AbstrakBerdasarkan Undang-undang Dasar 1945, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) mempunyai peran penting dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memberantas korupsi di sektor publik di Indonesia melalui kegiatan pemeriksaannya. Agar sukses dalam mencapai tujuan tersebut, BPK harus menerapkan dan menegakkan perilaku etis di dalam organisasi. Ada undang-undang dan peraturan peraturan (contoh: kode etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan peraturan disiplin pegawai) dan sistem-sistem, kebijakan-kebijakan, dan praktik-praktik yang dibentuk oleh pihak yang berwenang di BPK (contoh: kode etik BPK, prosedur pelaporan pelanggaran (whistle-blowing procedure), Majelis Kehormatan Kode Etik BPK (MKKE), dan diklat-diklat yang berkaitan dengan etika PNS dan kode etik BPK) yang mengatur dan mempengaruhi perilaku pegawai dan anggota badan. Ketika meninjau literatur, tulisan ini mencoba untuk memahami penyebab-penyebab perilaku etis/tidak etis di dalam organisasi dan mencari praktik-praktik terbaik (termasuk praktik-praktik dalam manajemen sumber daya manusia) yang dapat digunakan untuk mengembangkan perilaku etis di dalam organisasi. Berdasarkan hasil tinjauan literatur, kerangka etis yang ada di BPK ternyata mempunyai dukungan teoritis yang kuat. Terlepas dari dukungan teoritis yang kuat tersebut, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara praktik-praktik terbaik dengan kerangka etis yang ada di BPK. Sebagai respon terhadap kesenjangan tersebut, studi ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi yang mana diharapkan dapat menutup kesenjangan tersebut dan meningkatkan kerangka etis yang ada di BPK. Pada akhirnya, studi ini menghasilkan tujuh belas rekomendasi.
PENGELOLAAN SEKTOR MINYAK BUMI DI INDONESIA PASCA REFORMASI: ANALISIS KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN Roziqin, Roziqin
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 2 Desember 2015
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (418.243 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v1i2.23

Abstract

Oil is a very important commodity in Indonesia, so it should has a significant contribution for public welfare. The objective to create public welfare is in line with the founders of Indonesia’s dream as they stated that Indonesia is a welfare state on the preambule of 1945 constitution. This study aims to analyze problematic factors of oil, oil management policy, and the implementation of the welfare state in the oil sector in Indonesia after the reform. This study uses qualitative descriptive method that interviews oil-gas expert and auditor of Audit Board of the Republic of Indonesia. the result of research is Indonesia has been trying to implement the concept of the welfare state in the oil sector with the active role of the state and efforts to achieve prosperity of the people. However, the implementationsstill need continuous improvement. Moreover, Indonesia has not applied economic democracy as the initial spirit of formation of the welfare state as stated in Article 33 of the Constitution of 1945. This is mainly due to the inclusion of concept market economies which successfully shifted the economic democracy. Thus, the postreform Indonesia has not fully implemented the concept of the welfare state in the oil sector. AbstrakMinyak bumi merupakan komoditas penting di Indonesia sehingga seharusnya dapat berkontribusi banyak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Cita-cita mewujudkan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan cita-cita para pendiri Indonesia yang telah mendeklarasikan Indonesia sebagai negara kesejahteraan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang dipermasalahkan dari minyak bumi, kebijakan pengelolaan minyak bumi di Indonesia dan implementasi konsep negara kesejahteraan dalam sektor minyak bumi di Indonesia pasca reformasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan narasumber dari pengamat migas dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca reformasi Indonesia sudah berusaha mengimplementasikan konsep negara kesejahteraan dalam sektor minyak bumi dengan adaya peran aktif negara dan upaya mewujudkan kemakmuran rakyat. Namun demikian, implementasi tersebut masih perlu pembenahan terus menerus. Terlebih, Indonesia belum menerapkan demokrasi ekonomi sebagaimana semangat awal pembentukan negara kesejahteraan dalam Pasal 33 UUD 1945. Hal ini terutama karena masuknya paham ekonomi pasar yang berhasil menggeser demokrasi ekonomi. Dengan demikian, pasca reformasi Indonesia belum sepenuhnya mengimplementasikan konsep negara kesejahteraan dalam sektor minyak bumi.
Volume 1, Nomor 2, Juni 2015 (Full) TAKEN, Jurnal
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 2 Desember 2015
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (8405.691 KB)

Abstract

Seiring dengan perkembangan dan kematangan tata kelola sektor publik, BPK terus mengembangkan kapasitas pemeriksaan dan kelembagaan agar tetap relevan dan terus memberikan nilai tambah dan manfaat bagi rakyat dan para pemangku kepentingan melalui tugas pokok pemeriksaan sesuai konsititusi.Secara bertahap dan terukur, BPK mulai memfokuskan pemeriksaan dari mendorong transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan menuju transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan rencana pembangunan nasional dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. sejalan dengan harapan pemangku kepentingan, rencana strategis BPK ke depan serta menyongsong tahun baru - yang identik dengan harapan baru dan refleksi atas apa yang telah dilakukan selama ini, Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara, Volume 1, Nomor 2, Desember 2015 memilih tema "Pemeriksaan untuk Kesejahteraan Rakyat". Tema ini diambil sekaligus untuk lebih meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan arti penting pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan yang berkualitas dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk membantu mewujudkan kesejahteraan rakyat.
PENGARUH KARAKTERISTIK KEUANGAN DAN HASIL PEMERIKSAAN PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI SUMATERA UTARA Mangkunegara, Irfan
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 2 Desember 2015
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (519.023 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v1i2.24

Abstract

One of the implications of desentralization is a performance measurement of local government. Local government peformance can be seen from the Evaluation of Local Government Performance score (Mustikarini & Fitriasari, 2012), efficiency ratio (Marfiana & Kurniasih, 2013) and the Human Development Index (Prasetyaningsih, 2015). HDI is also an indicator for public welfare, so it can be concluded that local government performance can be measured from the level of its public welfare. This research aimed to described the relationship between financial characteristics of local government and BPK’s audit findings. It uses 34 data from local governments inNorth Sumatera from 2011 to 2013, and refers to research model that is composed by Prasetyaningsih (2015) . Research shows that financial characteristic of local government (total asset and capital expenditure) and audit finding have significant effect to HDI in local government of North Sumatera Province within 2011-2013 period. AbstrakSalah satu implikasi dari desentralisasi adalah pengukuran kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Mustikarini dan Fitriasari, 2012), rasio efisiensi (Marfiana dan Kurniasih, 2013) dan Indeks Pembangunan Manusia (Prasetyaningsih, 2015). IPM juga merupakan indikator kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah dapat diukur dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Kajian ini dilakukan untuk menggambarkan hubungan karakteristik keuangan pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang diproksikan dengan IPM. Kajian ini mengacu pada model penelitian yang disusun oleh Prasetyaningsih (2015) dengan data panel dari 34 pemerintah daerah di Sumatera Utara selama tahun 2011-2013. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa terdapatpengaruh yang signifikan antara karakteristik keuangan daerah (total aset dan belanja) dan hasil pemeriksaan atas IPM di Pemerintah Daerah Sumatera Utara periode Tahun 2011-2013. 

Page 1 of 1 | Total Record : 6